Jika Ketahuan Memerintah dari Jerman, Raja Thailand Bisa Diusir
Sepanjang wabah COVID-19, Raja Thailand benar-benar diberitakan tinggalkan negerinya. Pelesiran ke satu hotel eksklusif di Jerman. Terakhir tersebar berita jika Raja Thailand Maha Vajiralongkorn memerintah dari tempat pelabuhannya itu. Apakah benar?
bandar bola terbaik taruhan judi bola terpercaya di indonesia
Seperti diambil dari DW Indonesia, Selasa (24/11/2020), Bundestag, panggilan untuk parlemen Jerman, menjelaskan jika Raja Thailand Maha Vajiralongkorn nikmati kebal diplomatik sepanjang dia tinggal dalam suatu vila di Bayern. Tetapi Jerman mempunyai kuasa agar bisa menyingkirkannya setiap saat.
Menurut penilaian Service Akademik Bundestag (WD) yang ditugaskan oleh Partai Kiri yang berhaluan sosialis, pemerintahan Jerman cuman mempunyai sedikit kuasa untuk menyingkirkan Raja Thailand, walau belakangan ini Vajiralongkorn diintimidasi oleh Menteri Luar Negeri Heiko Maas supaya tidak memerintah negaranya dari daerah Jerman.
Teror Maas itu dikatakannya waktu tindakan protes tengah kacau di Thailand, melawan pemerintah raja yang tidak demokratis. Lebih dari 50 orang terluka dalam demo yang berlangsung di Bangkok pada minggu kemarin.
"Kami sudah menerangkan jika peraturan yang memengaruhi negara Thailand tidak dikerjakan dari tanah Jerman," kata Maas di awal Oktober.
Tapi, kecuali menyingkirkan raja dari Jerman selaku 'persona non grata', penegak hukum tidak bisa sebagai wakil rakyat Thailand untuk tuntut raja, bahkan juga saat ia sedang liburan, kata Bundestag. Berarti, sebab kebal diplomatik, raja tidak bisa dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dikerjakan di Jerman.
Vajiralongkorn habiskan waktu sepanjang beberapa bulan di vilanya di pinggir Danau Starnberg, pas di samping selatan München. Pada musim semi, raja kerap bermalam dalam suatu hotel eksklusif di resort ski Garmisch-Partenkirchen.
Waktu itu dia bisa dibuktikan menyalahi ketentuan bermalam di hotel saat negara sisi Bayern tengah berlakukan peraturan kuncian daerah.
Raja sempat kembali pada Thailand di bulan Oktober, tapi partai Kiri minta pemerintahan Jerman untuk larang ia masuk kembali pada Jerman. "Siapa saja yang (berperangai) seperti raja, secara beringas menindas pergerakan demokrasi dengan junta militer, semestinya tidak diberi visa untuk kemewahan tinggal yang diperpanjang di Jerman," kata anggota parlemen partai Kiri, Sevim Dagdelen dan Heike Hänsel dalam satu pengakuan bersama.
Awalnya pada November, Kementerian Luar Negeri Jerman menjelaskan tidak mendapati bukti jika raja keluarkan dekret dari Bayern yang menyalahi hak asasi manusia, walau politikus oposisi memandang ini kurang dapat dipercaya, ingat lama waktunya raja tinggal di Jerman.
"Pertanyaan mengenai apa yang dikerjakan pemerintahan untuk menantang perlakuan yang menyalahi hukum belum juga terjawab," kata Margarete Brause dari partai Hijau dalam satu pengakuan.
Raja Thailand, Rama X Maha Vajiralongkorn menjumpai pendukungnya di kompleks Grang Palace, Bangkok. I sempat memberi respon mengenai demonstan anti-monarki.
